oleh Krisna Sanarta
27 Okt 2026
dibaca 4 menit
pexels-tomfisk-4914223 (1).jpg
hukumonline linkedinhukumonline twitterhukumonline whatsapphukumonline facebook
BUK Migas Siap Dibentuk, Ini Tugas dan Sumber Modalnya
BUK Migas akan dibentuk berdasarkan RUU Migas. Berikut ulasan singkat mengenai tugas, organ, sumber modal, dan sumber pendapatan BUK Migas.

Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) saat ini tengah merampungkan Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi (“RUU Migas”). RUU ini akan mencabut dan menggantikan Undang-Undang No. 22 tahun 2001 yang berjudul sama dengan RUU, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (secara bersama-sama disebut “UU 22/2001”).

Jika disederhanakan, RUU akan merestrukturisasi rezim migas Indonesia, khususnya melalui pembentukan Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi (“BUK Migas”).  Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 19 RUU Migas, BUK Migas akan diberi kewenangan untuk melaksanakan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia. 

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) RUU Migas, pendelegasian kewenangan tersebut akan dilakukan oleh pemerintah pusat sebagai pemegang kuasa pertambagan minyak dan gas bumi. Adapun dalam menjalankan kewenangannya, BUK Migas akan bertanggung jawab kepada presiden. 

Sebagai lembaga yang berfungsi untuk mengelola dan mengendalikan kegiatan usaha minyak dan gas bumi, berdasarkan ketentuan Pasal 63 RUU Migas, BUK migas berfungsi untuk mengelola dan mengendalikan kegiatan usaha hulu dan bertugas, namun tidak terbatas, untuk:

  • mengusahakan Wilayah Kerja melalui kerja sama dengan kontraktor berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan bertindak sebagai manajemen operasi;
  • mempersiapkan penawaran Wilayah Kerja untuk diusahakan lebih lanjut; 
  • melakukan seleksi dan menentukan kontraktor dalam mengusahakan Wilayah Kerja;
  • mempersiapkan syarat dan ketentuan Kontrak Kerja Sama; 
  • menandatangani Kontrak Kerja Sama;
  • mengkaji dan menyampaikan laporan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksikan dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri;
  • mengkaji dan memberikan persetujuan rencana kerja dan/atau anggaran kontraktor yang sudah menandatangani Kontrak Kerja Sama;
  • menjual Minyak dan/atau Gas Bumi yang menjadi haknya berdasarkan Kontrak Kerja Sama;
  • mengelola dan mencatat penerimaan yang dihasilkan dari pengusahaan Kegiatan Usaha Hulu; 
  • mengelola dan mencatat aset yang didapatkan dari pengusahaan Kegiatan Usaha Hulu; 
  • mencatat cadangan terbukti Minyak dan Gas Bumi; 
  • mengelola data Kegiatan Usaha Hulu; 
  • menyusun rencana usaha penyediaan minyak dan gas; 
  • melakukan kegiatan investasi dalam bentuk partisipasi interes pada Wilayah Kerja;
  • melakukan tindakan korporasi yang diperlukan berdasarkan persetujuan dewan pengawas; dan
  • melaporkan kepada Presiden secara berkala mengenai pengusahaan Kegiatan Usaha Hulu.

 

Organ BUK Migas

Organ BUK Migas terdiri atas dewan pengawas dan dewan direksi. Dewan pengawas BUK Migas berjumlah 7 orang yang terdiri atas 6 orang anggota dan 1 orang sebagai ketua merangkap anggota. Anggota dewan pengawas ini dipilih oleh DPR atas usul presiden. Pengangkatan dan pemberhentian ketua serta anggota dewan pengawas ini juga dilakukan oleh presiden. 

Sementara itu, dewan direksi BUK Migas paling sedikit berjumlah 7 orang yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden dan terdiri atas:

  • direktur utama;
  • wakil direktur utama; dan 
  • direktur.

 

Modal Awal dan Sumber Pendapatan BUK Migas

Ketentuan Pasal 66 RUU Migas menerangkan bahwa modal awal BUK Migas berasal dari beberapa sumber, di antaranya: 

  • barang milik negara pada Kegiatan Usaha Hulu;
  • Barang milik negara pada Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; dan 
  • modal kerja yang bersumber dari persentase tertentu penerimaan negara bukan pajak pada Kegiatan Usaha Hulu sebelum terbentuknya BUK Migas. 

Sementara itu, ketentuan Pasal 67 RUU Migas menerangkan bahwa pendapatan BUK Migas berasal dari:

  • hasil pengusahaan Kegiatan Usaha Hulu;
  • Hasil pengelolaan aset seluruh barang milik negara yang menjadi hak BUK; dan
  • Pendapatan lain dari Kegiatan Usaha Hulu.  

Jika RUU Migas diberlakukan, BUK Migas akan ditetapkan sebagai badan usaha berbadan hukum yang secara khusus dibentuk untuk mengelola kegiatan usaha hulu. Pasal 102 RUU Migas  menegaskan bahwa BUK Migas akan dibentuk melalui pembentukan entitas baru maupun menunjuk suatu BUMN yang telah ada di sektor migas.

Dengan terbentuknya BUK Migas, seluruh hak, kewajiban, dan akibat hukum yang timbul dari Kontrak Kerja Sama beserta kontrak-kontrak terkaitnya yang dibuat oleh entitas pendahulu (Badan Pelaksana dan/atau Satuan Kerja) dengan pihak lain beralih kepada BUK Migas, dan seluruh Kontrak Kerja Sama tersebut tetap berlaku sampai berakhirnya masa kontrak. 

Melalui NEX Compliance, AI Powered Regulatory System Hukumonline, perusahaan dapat memantau perubahan regulasi, mengidentifikasi kewajiban, serta mengelola tindak lanjut kepatuhan secara lebih terstruktur.

Keunggulan NEX Compliance:

Kini Lebih Cerdas dengan AI (Artificial Intelligence)

Percepat riset regulasi dan pemantauan kewajiban. Didukung dengan AIlex by Hukumonline mengubah regulasi yang kompleks menjadi insight yang jelas dan siap ditindaklanjuti dalam hitungan detik.

AIlex general questions with obligation agent (2).png

Konten Terverifikasi oleh Ahli

Platform pemantauan kepatuhan hukum dari Hukumonline ini menghadirkan konten yang diverifikasi oleh para ahli sesuai bidang industrinya, memastikan akurasi dan relevansi untuk Anda.

Content & Obligation Updat (3).png

5x Lebih Cepat dan 65% Lebih Efisien

Ubah kewajiban regulasi menjadi langkah yang siap ditindaklanjuti. Sederhanakan proses pemantauan, tingkatkan efisiensi, dan kelola kepatuhan operasional dengan lebih optimal.

Intuitive Dashboard (1) (3).png

Klik di sini untuk mendapatkan uji coba gratis NEX Compliance.

 

 

Bagikan artikel ini
hukumonline linkedinhukumonline twitterhukumonline instagramhukumonline facebook
Artikel dan Insight Terkini

Kami memahami bisnis dan tantangan Anda.
Dapatkan solusi terbaik bagi kepatuhan hukum perusahaan Anda sekarang.

Mulai DemoMulai Demo